Pemerintah Diminta Tunda Rekrutmen CPNS Secara Online di Papua dan Papua Barat | Liputan 24 Papua Barat
Public Speaking, Master of Ceremony
Public Speaking, Master of Ceremony
www.AlvinAdam.com

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Pemerintah Diminta Tunda Rekrutmen CPNS Secara Online di Papua dan Papua Barat

Posted by On 6:50 AM

Pemerintah Diminta Tunda Rekrutmen CPNS Secara Online di Papua dan Papua Barat

Jeis Montesori / JEM Minggu, 23 September 2018 | 14:19 WIB

Jakarta - Anggota Komisi X DPR Jimmy Demianus Ijie mengatakan, pelaksanaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara sistem online di Provinsi Papua maupun Papua Barat, sebaiknya ditunda dulu.

Menurut Jimmy, aparatur pemerintah khususnya yang membidangi masalah ketenegakerjaan di daerah paling timur Indonesia itu, banyak yang belum siap memberikan bimbingan dan pendampingan kepada masyarakat asli Papua agar bisa mengikuti dengan baik proses rekruitmen CPNS secara online.

“Ini masalah paling mendasar sehingga menyebabkan masyarakat terutama orang asli Papua dan Papua Barat, tidak memiliki kesiapan yang baik dalam mengikuti program tes CPNS berbasis online,” kata Jimmy kepada SP , Minggu (23/9).

Anggota DPR asal Provinsi Papua Barat tersebut menyebutkan salah satu masalah yang terjadi saat para pelamar CPNS mengajukan foto kopi ijazah untuk di-scan dalam proses rekrutmen, namun oleh petugas Dinas Ketenegakerjaan menyampaikan bahwa ijazah tak sesuai ukuran, sehingga menyebabkan komputer mengalami hang (berhenti tak bisa digunakan).

“Di sini letak masalahnya, pegawai Dinas Tenaga Kerja, seenaknya mengatakan komputer hang, padahal para pencari kerja itu tidak pernah diberi bimbingan oleh instansi terkait,” tandas Jimmy dari Fraksi PDI Perjuangan.

Masalah lain juga menyangkut penguasaan bahasa dan komputerisasi yang belum semuanya orang asli Papua maupun Papua Barat memahami dan menguasainya. Sehingga, kata Jimmy, perlu ada bimbingan tes untuk perekrutan CPNS kepada asli Papua dan Papua Barat yang selama ini terabaikan pendidikan mereka dalam berbagai segi.

Jimmy menyebutkan, Pasal 27 UU 21/2001 tentang Ots us Papua, mengatur bahwa pemerintah provinsi menetapkan kebijakan kepegawaian provinsi dengan berpedoman pada norma, standar dan prosedur penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 27 tersebut, kata Jimmy, seharusnya ditindaklanjuti dengan payung hukum berupa peraturan pemerintah (PP) atau keputusan presiden (Keppres) yang mengatur secara lebih komprehensif dengan semangat afirmatif tentang bagaimana memberi kesempatan kepada masyarakat asli Papua untuk menjadi PNS.

“Saya mendesak pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah atau keputusan presiden yang mengatur soal kebijakan rekrutmen kepegawaian termasuk promosi-promosi jabatan di lingkungan pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten di Papua maupun Papua Barat,” tegas Jimmy.

Jimmy menyebutkan pihaknya pernah memperjuangkan pengangkatan sekitar 2.000 orang asli Papua menjadi CPNS pada tahun 2009-2013. Namun, sampai hari ini perjuangan itu tida k terakomodasi dengan baik, tidak ada titik terang.

“Itu sebab perlu ada peraturan pemerintah untuk mengatur secara afirmatif tentang kebijakan kepegawaian di Papua maupun Papua Barat, sehingga orang-orang asli Papua bisa benar-benar diakomodasi keberadaan mereka untuk bisa hidup lebih baik,” kata Jimmy.

Menurut Jimmy, kalau kebijakan rekrutmen CPNS secara online tetap dipaksakan di Papua dan Papua Barat tanpa dibarengi dengan kebiakan lebih afirmatif bagi orang Papua, maka diakuatirkan hal ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan memojokkan pemerintah Indonesia seolah-olah ada upaya sistematis, masif, dan terstruktur untuk merampas hak-hak orang asli Papua dan Papua Barat untuk menjadi PNS.


Sumber: Suara PembaruanSumber: Berita Papua Barat

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »