PAN: Banyak Kepala Daerah Tertangkap karena Sertifikasi Tanah | Liputan 24 Papua Barat
Public Speaking, Master of Ceremony
Public Speaking, Master of Ceremony
www.AlvinAdam.com

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

PAN: Banyak Kepala Daerah Tertangkap karena Sertifikasi Tanah

Posted by On 9:06 PM

PAN: Banyak Kepala Daerah Tertangkap karena Sertifikasi Tanah

Masyarakat Papua Barat menerima sertifikat tanah yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di aula Aimas Convention Centre, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Rabu (20/12). Kementerian Agraria dan Tata Ruang menargetkan pada tahun 2017 menerbitkan 15.000 lebih sertifikat untuk masyarakat di wilayah Papua Barat. ANTARA FOTO/Olha Mulalinda/foc/17.ANTARA FOTO/OLHA MULALINDA Masyarakat Papua Barat menerima sertifikat tanah yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di aula Aimas Convention Centre, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Rabu (20/12). Kementerian Agraria dan Tata Ruang menargetkan pada tahun 2017 menerbitkan 15.000 lebih sertifikat untuk masyarakat di wilayah Papua Barat. ANTARA FOTO/Olha Mulalinda/foc/17.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II dari Fraksi PAN Mohammad Hatta menilai program sertifikasi tanah yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi punya target ambisius. Akibatnya, banyak kepala daerah yang jadi korban.

"Di daerah para kepala desa itu banyak tertangkap karena ini ada pungutan liar untuk kasus sertifikasi," ujarnya dalam acara diskusi di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan pembagian 7 juta sertifikat anah. Presiden bahkan beberapa kali mengancam akan mencopot Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil bila target itu tidak tercapai.

(Baca juga: PAN: Program Sertifikat Tanah Jokowi Jadi Jebakan Maut untuk Masyarakat)

Menurut Hatta, besarnya target sertifikasi tanah ikut menekan para kepala daerah. Sementara itu kepala daerah melempar beban itu kepada para kepala desa.

" ;Jadi ini multiplier efeknya luar biasa karena dikejar target BPN (Badan Pertanahan Nasional) itu berimbas kepada bupati, dan bupati memanggil kepala desa, kepala desa ditekan untuk melakukan ini akhirnya terjadi problem di bawah," kata dia.

Sejak awal, tutur dia, Komisi II DPR sudah mengkritisi tajam target sertifikasi tanah dan anggaran yang dibuat untuk program tersebut. Lantaran hal itu, Hatta menyebutkan bahwa program sertifikasi tanah hanya untuk kepentingan politik semata.

"Saya kira ini proyek yang dipaksanakan untuk 2019, pencitraan, menurut kami kurang dari pada kegunaanya. Tetapi sekarang project ini sudah berjalan," ucap dia.

(Baca juga: PAN Nilai Luhut Terlalu Kreatif Tanggapi Kritik Amien Rais)

Sebelumnya, ia setuju dengan pendapat Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang menyebut program bagi-bagi sertifikat tanah merupakan program "ngibul" atau bohong untuk menutupi janji reforma agraria.

P adahal, tutur dia, reforma agraria sejatinya bukanlah soal pemberian sertifikasi tanpa lebih dulu dilakukan penataan kepemilikan tanah.

Reforma agraria, kata Hatta, harus dimulai dari penataan kepemilikan tanah, termasuk menyelesaikan sengketa tanah, setelah clear, baru melakukan sertifikasi sebagai bagian akhir.

Di Istana Negara, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menuturkan bahwa sertifikat tanah sangat dibutuhkan oleh rakyat. Dengan begitu masyarakat punya jaminan atas tanahnya.

Hal itu pula tutur dia menghindarkan masyarakat dari konflik agraria akibat perebutan hak atas tanah.

Kompas TV Pemerintah menjawab pernyataan Amien Rais yang menyebut pembagian sertifikat tanah sebagai pembohongan publik.

Berita Terkait

"Tak Elok jika Kritik yang Disampaikan Pak Amien Rais Dijawab dengan Ancaman"

Hanafi Rais: Pak Amien Suarakan Kritik Berdasarkan Rasa Keadilan

Sofyan Djalil Pertanyakan Data Amien Rais

Sofyan Djalil: Kalau Enggak Kritik, Bukan Pak Amien Rais

Pemuda Muhammadiyah Siap Fasilitasi Debat Terbuka Luhut Vs Amien Rais

Terkini Lainnya

Kata Setya Novanto, Ada Uang E-KTP ke Puan Maharani dan Pramono Anung

Kata Setya Novanto, Ada Uang E-KTP ke Puan Maharani dan Pramono Anung

Nasional 22/03/2018, 11:03 WIB Bus Pariwisata di Thailand Tabrak Pohon, 17 Orang Tewas

Bus Pariwisata di Thailand Tabrak Pohon, 17 Orang Tewas

Internasional 22/03/2018, 10:57 WIB Gunung Ijen Keluarkan Gas Beracun, 200 Orang Diungsikan

Gunung Ijen Keluarkan Gas Beracun, 200 Orang Diungsikan

Regional 22/03/2018, 10:52 WIB Sidang Sengketa Pilkada, KPU Dinilai Langgar Otonomi Khusus Papua

Sidang Sengketa Pilkada, KPU Dinilai Langgar Otonomi Khusus Papua

Regional 22/03/2018, 10:45 WIB Edarkan Nar   koba Jenis Cannabinoid Sintetis, Dua Pemuda Ditangkap di Bali

Edarkan Narkoba Jenis Cannabinoid Sintetis, Dua Pemuda Ditangkap di Bali

Regional 22/03/2018, 10:42 WIB Setya Novanto Menangis Saat Sidang Pemeriksaan Terdakwa

Setya Novanto Menangis Saat Sidang Pemeriksaan Terdakwa

Nasional 22/03/2018, 10:41 WIB Temuan Polisi Terkait Jatuhnya Besi Proyek Rusunawa Pasar Rumput

Temuan Polisi Terkait Jatuhnya Besi Proyek Rusunawa Pasar Rumput

Megapolitan 22/03/2018, 10:38 WIB DKI Akan Sebar Pengawas ke Proyek-proyek Konst   ruksi

DKI Akan Sebar Pengawas ke Proyek-proyek Konstruksi

Megapolitan 22/03/2018, 10:37 WIB Sering Dapat Keluhan Masyarakat, Polri Luncurkan Pembayaran SKCK Online

Sering Dapat Keluhan Masyarakat, Polri Luncurkan Pembayaran SKCK Online

Nasional 22/03/2018, 10:36 WIB Memaknai Pembangunan Perdamaian Melalui Perempuan

Memaknai Pembangunan Perdamaian Melalui Perempuan

Edukasi 22/03/2018, 10:33 WIB Pekerja Proyek Rusunawa Pasar Rumput Diingatkan Pentingnya Keselamatan Kerja

Pekerja Proyek Rusunawa Pasar Rum put Diingatkan Pentingnya Keselamatan Kerja

Megapolitan 22/03/2018, 10:27 WIB Usai Identifikasi Kerangka Manusia, Pelaku Pembunuhan Ditangkap

Usai Identifikasi Kerangka Manusia, Pelaku Pembunuhan Ditangkap

Regional 22/03/2018, 10:24 WIB Cerita Guru Bahasa Indonesia Pertama di Queensland...

Cerita Guru Bahasa Indonesia Pertama di Queensland...

Nasional 22/03/2018, 10:23 WIB Ulah Sejumlah Menteri Dianggap Merugikan Pemerintahan Jokowi

Ulah Sejumlah Menteri Dianggap Merugikan Pemerintahan Jokowi

Nasional 22/03/2018, 10:19 WIB Putra Mahkota Saudi: Kami adalah Sekutu Tertua AS di Timur Tengah

Putra Mahkota Saudi: Kami adalah Sekutu Tertua AS di Timur Tengah

Internasional 22/03/2018, 10:18 WIB Load MoreSumber: Google News | Liputan 24 Aimas

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »